Rekonstruksi Hukum Perikatan dalam Perjanjian Kerja sebagai UpayaMewujudkan Hubungan Industrial yang Berkeadilan

Abstract

Perjanjian kerja dalam hubungan industrial kerap menempatkan pekerja pada posisi tawar yang lemah (subordinat) di hadapan pengusaha, sehingga relasi kedua belah pihak tidak pernah benar-benar setara. Ketimpangan ini semakin diperparah oleh penerapan asas kebebasan berkontrak yang cenderung formalistik dalam kerangka hukum perikatan konvensional sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengasumsikan kesetaraan kedudukan para pihak tanpa mempertimbangkan disparitas kekuatan ekonomi dan sosial antara pekerja dan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi hukum perikatan dalam perjanjian kerja guna mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal yang berbasis pada kesepakatan semata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji koherensi norma hukum perikatan dengan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja perlu diorientasikan ulang dari paradigma keadilan komutatif yang formalistik menuju paradigma keadilan distributif-proporsional yang lebih mengakomodasi kedudukan pekerja sebagai pihak yang secara struktural lemah. Rekonstruksi tersebut mendesak untuk dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu penguatan intervensi negara dalam menetapkan standar klausula baku guna mencegah praktik eksploitasi kontraktual, perluasan cakupan doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai instrumen koreksi atas ketidakseimbangan posisi tawar antarpihak, serta harmonisasi regulasi ketenagakerjaan pascapemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja agar selaras dengan prinsip perlindungan pekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi hukum perikatan merupakan langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan normatif antara hukum perdata klasik dengan realitas relasi kerja modern, sekaligus memperkuat basis teoretis bagi pembaruan hukum ketenagakerjaan yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja.